publikzone


Ratusan Pendemo Datangi Kantor Pemkab PALI

PALI - publikzone.com - Ratusan buruh yang berkerja diberbagai perusahaan diwilayah kabupaten PALI dan Muara Enim yang tergabung di Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) beramai ramai mendatangi Kantor Bupati PALI, Sumatera Selatan (Sumsel) dibilangan Handayani Mulya pada selasa (1/5).

Dalam orasinya para buruh berseragam merah tersebut, meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, karena mereka berpendapat pencabutan PP nomor 78/2015 merupakan langkah awal dalam menciptakan sistem pengupahan nasional yang berkeadilan.

" Kami meminta Pemerintah mencabut PP 78/2015, karena hal tersebut sangat merugikan kaum buruh, juga meminta dihentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap para buruh, juga kami meminta pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan," ujar salah satu pendemo dalam orasinya.

Setelah masing-masing koordinator serikat buruh melakukan orasi, perwakilan dari mereka diterima dan berdialog dengan perwakilan dari Pemkab PALI, yakni Ketua DPRD PALI Drs. H. Soemarjono, Kapolres Muara Enim PALI AKBP Afner Juwono, Asisten 1 Setda PALI H Rizal Pahlevi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten PALI.

Dikesempatan itu, selain minta dicabutnya pp 78/15, setidaknya ada dua perusahaan yang ada di PALI yang menjadi sorotan utama para pengunjuk rasa, yaitu PT Felda Indo Rubber yang terletak di Desa Modong kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dan PT SPSG yang tergabung dalam perusahaan Sriwijaya Group.

Para pengunjuk rasa menilai bahwa dua perusahaan tersebut sudah tidak melaksanakan UU yang berlaku di negara ini seperti hak cuti yang tidak berjalan sesuai UU No 13 Tahun 2003, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga tidak sesuai dengan perundang-undangan.

" Terus juga sering terjadi PHK sepihak dari perusahaan. Bahkan ada yang sudah bekerja 10 tahun, tetapi hingga kini tidak jelas statusnya bekerja," ungkap Adri Susanto, koordinator aksi dari Dewan Pimpinan Wilayah KPBI Sumsel didampingi Habibunnajar  Sekretaris 1 Serikat Buruh Kerakyatan Kita Jaya (SBKKJ).

Dalam kesempatan tersebut, Pihak buruh juga meminta supaya menghapuskan sistem kerja out sourcing yang diterapkan oleh perusahaan terhadap pekerja dan menolak hadirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, serta menolak revisi UU 13.

"Kenapa kita harus menggunakan TKA untuk bekerja kasar, sementara di Indonesia saja angka pengangguran masih cukup tinggi. Untuk itu, kami menolak Perpres tersebut dan menolak PP 78 karena dianggap merugikan kaum buruh dalam hal penetapan upah," tambahnya.

Sekretaris Disnakertrans kabupaten PALI, Bisma Afrona, mengaku akan menampung dan akan mengakomodir semua tuntutan para pengunjuk rasa karena sudah menjadi kewajiban dari Disnakertrans khususnya pemerintah kabupaten PALI untuk  mengakomodir keluhan dan tuntutan mereka.

Namun, menurutnya terkait keluhan mereka terhadap dua perusahaan yang dinilai tidak menjalankan UU yang berlaku, pihak Disnakertrans dalam waktu dekat ini akan mengundang kedua perusahaan tersebut untuk dikonfirmasi terkait apa yang sudah disampaikan oleh para buruh. 

" Kita akan panggil kedua perusahaan tersebut, sudah ditetapkan tanggal 14 Mei 2018 kita adakan pertemuan antara DPRD PALI, perwakilan buruh, Disnakertrans dan perusahaan. Jika memang melanggar UU, maka kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutupnya. (ST)

Posting Komentar

0 Komentar