publikzone


Ribuan Masyarakat PALI Belum Memiliki KTP

 ILUSTRASI.NET
PALI - Publikzone.com - Meskipun katanya berbagai upaya pernah dilakukan oleh Disdukcapil untuk melakukan pendataan serta perekaman terhadap warga, namun buktinya masih banyak masyarakat di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan (Sumsel) yang belum memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Contohnya saja di Kecamatan Abab, data dihimpun Publikzone.com, dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diwilayah ini tercatat sebanyak 3200 orang yang belum mempunyai kartu identitas diri, hal itupun diakui oleh pemegang wilayah Drs. Arfan Panaman, selaku Camat Abab.

Tetapi sejauh ini dirinya tidak mengetahui persis bagaimana hal ini bisa terjadi, namun dia menduga dikarenakan kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pihak Disdukcapil, meskipun programnya sudah ada tetapi praktek dilapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga banyak warganya belum memiliki KTP.

" Iya benar itu data dari PPDP sebanyak 3200 orang warga dikecamatan Abab, belum ada KTP, kalau untuk penyebabnya kita tidak tahu pasti, tapi yang jelas saya kira ini akibat minimnya sosialisasi dan pendataan dari pihak Disdukcapil sehingga mereka tidak terdata dan belum ada kartu identitas diri," kata Arfan. Rabu (11/4).

Berbeda dengan warga Pendopo, masyarakat dikecamatan Talang Ubi ini, informasi dihimpun dari beberapa warga yang sempat dikonfirmasi dikebanyakkan belum memiliki KTP lantaran ditolak oleh pihak Disdukcapil dikarenakan yang mengajukan dan mengurus perekaman bukan ibu Kades atau ibu Lurah.

Salah satunya Mursina (40) warga Talang Baru, Kecamatan Talang Ubi, PALI, dirinya membeberkan beberapa waktu lalu ia pernah membawa berkas tetangganya yang minta dibantu untuk dibuatkan KTP namun apa hasilnya ia sangat kecewa dan bercampur sedih lantaran berkas yang ia bawa ditolak mentah mentah oleh petugas Disdukcapil.

" Kala itu saya diminta tetangga untuk membantunya membuat KTP, tapi ditolak oleh petugas Disdukcapil, dengan alasan harus ibu Rt, atau ibu Kades yang mengurus KTP, lantas saya jawab apakah orang biasa tidak boleh mengurus KTP, dan niat saya hanya ingin membantu warga yang tidak lain adalah tetangga saya sendiri," ungkapnya.

Selain itu menurutnya pihak petugas oknum Disdukcapil terkesan iri hati mereka beranggapan bahwa dirinya mendapat uang dari para warga yang minta bantuan dibuatkan KTP, padahal menurutnya dia tidak mendapatkan upah apapun dari warga murni ingin membantu dan hingga saat ini beberapa warga di Talang Baru masih banyak yang belum memiliki KTP. (ST)

Posting Komentar

0 Komentar