publikzone


Kampanye Di PALI Timses HD-MY Diduga Kangkangi PKPU

PALI - publikzone.com - Konsultan hukum pemkab PALI, Sumatera Selatan (Sumsel) Firdaus Hasbullah SH. menilai Tim sukses salah satu pasangan calon kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) nomor urut 1 Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY) telah kangkangi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017 terkait kampanye pada senin (16/4).

Pasalnya Tim Sukses pasangan nomor urut satu (1) HD-MY pada saat melakukan kampanye pada dua titik di Desa Talang Bulang, dan Desa Benakat Minyak, kecamatan Talang Ubi, tim pasangan ini menggunakan armada Bus DAMRI salah satu Perusahaan Umum (Perum) yang dimiliki oleh Pemerintah di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi diwilayah kabupaten PALI.

"Ini sudah jelas melanggar PKPU, Damri itu kan milik pemerintah, apalagi memasang gambar paslon itu tidak diperkenankan, intinya semua Aset yang dimiliki oleh pemerintah tidak boleh dipakai atau dipergunakan untuk kampanye, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2017," jawab Firdaus Hasbullah pada dinding whatsapp nya ketika dikonfirmasi publikzone.com,selasa malam (17/4) diduga asset pemerintah digunakan untuk kampanye.

Sementara Syamsudin, ketua koordinator kabupaten tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu Herman Deru - Mawardi Yahya (HD-MY) mengakui pihaknya telah memasang stiker gambar paslon dan menggunakan Armada Bus DAMRI sebagai sarana angkutan massa pada saat kampanye didua titik dikecamatan Talang Ubi, namun dirinya membantah jika yang gunakan itu adalah milik pemerintah.

"Benar kemarin kita pakai Bus DAMRI, tapi kita bayar kepada sopir sebesar 700 ribu untuk satu hari pakai, dan memang mobil itu digunakan carteran siapa saja yang mau mencarter, misalnya untuk pengantin dan lain lainya, karena mobil itu nyari setoran, kecuali mobil itu khusus melayani pemda benar kita menyalahi aturan, dan Bus itu kita tidak pinjam dari dinas pemerintah tapi kami rental dari sopirnya," Terang Syamsudin selasa (17/4).

Terpisah sementara ketua Komisioner Panwaslu kabupaten PALI ketika dikonfirmasi terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu HD-MY, melalui Jhoni Kaitan, Staf Bidang Hukum, Pengaduan dan Pelanggaran, mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum mengetahui dan mendapat laporan.

"Kita belum tahu pak kapan itu terjadinya, karena kemarin saat kampanye kami tidak ikut tapi ada pihak dari Panwascam Talang Ubi yang ikut, nanti bapak konfirmasi kesana, dan selanjutnya akan kami koordinasi sama pak ketua, terkait Menggunakan Bus DAMRI melanggar aturan atau tidak, karena pak ketua sedang tidak ada dikantor," singkatnya.

Sebelumnya informasi dihimpun dari beberapa warga bahwa alat peraga kampanye berupa stiker gambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan nomor urut 1 ditempel pada bagian depan dan belakang bus Perusahaan Umum milik pemerintah salah satu transportasi massa kebanggaan masyarakat di Bumi Serepat Serasan tersebut pada saat pasangan ini berkampanye. (ST)

Posting Komentar

0 Komentar