publikzone


Sistem Informasi OPD Prabumulih Belum Maksimal

Prabumulih, publikzone - Belum maksimalnya sistem keterbukaan informasi yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih menjadi sorotan bagi Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi. Padahal menurutnya, penyelenggaraan dan pengelolaan informasi seputar kebijakan dan program pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai bahan reverensi dan edukasi bagi publik.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Richard saat membuka kegiatan bimbingan teknis sistem informasi manajemen pengendalian pembangunan (SiMPP), pada Selasa (6/03) di aula Rumah Makan Kampoeng Cemara.

"Hal ini membuat sejumlah masyarakat merasa terhalang dalam mengetahui data dan informasi yang ada di website Pemkot Prabumulih," ujar Richard.

Melalui program pelatihan tersebut, dirinya berharap agar setiap peserta yang mewakili seluruh OPD dapat mempelajari point-point penting dalam pelatihan agar dapat diaplikasikan di setiap website yang dimiliki masing-masing OPD. Sehingga setiap data yang disajikan tergambar dengan jelas dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.

"Setiap kegiatan yang dilakukan dan akan dilakukan semua tercantum dalam sistem data. Mungkin selama ini orang yang membidangi masalah sistem informasi ini bukan orang yang ahli dibidangnya. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan agar semuanya bisa paham," bebernya.

Masih kata Richard, tidak hanya masyarakat, dirinya pun hingga saat ini masih merasa kesulitan dalam hal mengumpulkan data program kerja yang selama ini telah dijalani oleh seluruh OPD di Pemkot Prabumulih. Meskipun demikian, dirinya masih tetap berupaya mencari tahu segala bentuk kegiatan kerja yang dilaksanakan dengan cara jemput bola. Bahkan menurutnya, pengelolaan sistem informasi di tubuh pemerintah daerah merupakan program yang sangat urgen.

"Kalau saya sendiri kesulitan untuk mendapatkan informasi data, bagaimana dengan masyarakat. Masalah ini sangat perlu kita benahi, agar sistem informasi bisa lebih terbuka," imbuhnya.

Richard menjelaskan, berdasarkan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemerintah daerah harus sudah mampu mengaplikasikan seluruh kegiatan dan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban secara terbuka.

"Jangan sampai pemerintah daerah dicap lamban dalam hal pelayanan penyediaan informasi. Kita akan tingkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung penerapan e-government," tandasnya. (Heri)

Posting Komentar

0 Komentar