Belasan Tahun Mengabdi, Dua Pekerja PT SA Belum Diakui

PALI - publikzone.com - Bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan hak-hak pekerja melalui Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1). yang mengatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28 ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Secara spesifik hal yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerjanya telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan, tetapi hal tersebut diatas, sepertinya tidak berlaku bagi Amardin (70) warga Desa Simpang Tais, dan Rahman (65) warga Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan, kedua orang ini harus menelan pil pahit setelah belasan tahun mengabdi bekerja pada PT.Suryabumi Agrolanggeng (SA) perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu, namun dirinya tidak diakui sebagai karyawan.

Hal inilah membuat dirinya kecewa, dan merasa diperlukan tidak adil oleh pihak perusahaan, berbagai upaya pun sudah dilakukan oleh kedua pria yang hanya tamatan sekolah dasar ini, guna mendapatkan kepastian hukum, namun sejauh ini sepertinya perjuangan mereka belum menemukan titik terang sesuai harapan, misalnya pada tanggal 06-agustus 2017, tahun lalu mereka pernah melaporkan kasus ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, melalui LIPER-RI.

" Pada saat itu, saya meminta Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia (LIPER-RI) Kabupaten PALI, untuk mencari solusi cara menyelesaikan persoalan ini, kala itu lembaga yang saya percayakan ini, mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, dengan nomor 164/Liper-RI /PD /pali /X/2017, tanggal 06-agustus 2017, tetapi sampai saat ini, saya masih belum mendapatkan kejelasan yang pasti," kata Amardin, senin (15/1).

Menurutnya dalam waktu dekat ini dirinya mengaku akan melayangkan surat kembali, melalui lembaga yang sama, guna mendapatkan kepastian hukum, tetapi kali ini ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, karena dirinya masih belum menemukan titik terang atas balasan ada surat nomor, 057/4785/Nekertrans/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterimanya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

" Saya menilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, diduga hanya menanggapi sepihak, hanya mendengarkan penjelasan dari pihak PT Suryabumi Agrolanggeng saja, tidak mempertimbangkan jeritan dan keluhan Tenaga Kerja (Buruh.red) yang merasa tertindas, oleh perusahaan diduga tidak mengikuti Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang ada, " ujar Rahman menambahkan.

Sementara kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Eky Zakya SH. Melalui surat balasanya bernomor 057/4785/Nekertrans/2017, tanggal 23 Desember 2017, dalam surat tersebut, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan PT.Suryabumi Agrolanggeng, guna diminta keterangan dari manajemen perusahaan yang diwakili Jemmy Panca Kelana, dari keterangannya mengatakan, ada perbedaan pendapat mengenai status hubungan kerja terhadap yang bersangkutan.

Selain itu pihak Nakertrans menjelaskan sesuai dengan Undangan Undang no:2, tahun 2004, tentang Perselisihan Hubungan Industrial, untuk kepastian hukum status hubungan kerja saudara Rahman dan Amardin, dapat mengajukan gugatan status hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial, nantinya terhadap putusan hakim pengadilan hubungan Industrial yang menyangkut hak normatif karyawan akan ditindaklanjuti oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan provinsi Sumatera Selatan, dengan berpedoman pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016.tentang pengawasan ketenagakerjaan. (St) 

Posting Komentar

0 Komentar